Tim pemenangan Cacak ngotot minta diadakan pilwali ulang. "Kami minta coblosan ulang di sejumlah daerah yang bermasalah," tegas Yunianto Wahyudi, ketua tim pemenangan Cacak bidang eksternal.

Namun, permintaan tersebut ditolak Andreas Pardede, salah seorang anggota panwas. "Kami belum melihat alasan untuk mengadakan pilwali ulang. Rekomendasi penghitungan ulang surat suara tidak sah itu sudah paling sesuai," ucapnya.

Di bagian lain, pengamat politik Unair Airlangga Pribadi mengkritik langkah-langkah yang dilakukan tim Cacak. "Saya justru menangkap kesan bahwa ini adalah tindakan politik yang dilakukan karena tidak siap menerima hasil penghitungan suara," cetus Airlangga.

Dia mengindikasikan hal tersebut dari kronologi protes tim Cacak sendiri. "Awalnya mereka minta surat suara yang coblos tembus dihitung ulang. Setelah dituruti, mereka minta penghentian penghitungan. Sekarang malah minta pemilu ulang," urainya.

Airlangga berpendapat, protes kemudian mendelegitimasi pemilu bukan tindakan yang fair dan khas politisi Indonesia. Untuk itu, dia mengimbau segenap politikus untuk mencermati kondisi objektif yang ada, kemudian legawa menerima kekalahan.

Ucapan lebih keras datang dari Aden Darmawan, koordinator forum DPC PAN Surabaya. Menurut Aden, permintaan pemilu ulang sudah merupakan hal yang kebablasan. Dia lantas menyebut protes Cacak di Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal. Di sana, menurut Aden, hanya ada sebelas tempat pemungutan suara (TPS) yang bermasalah di antara 101 total jumlah TPS. "Yang bermasalah hanya sebelas TPS, tapi mereka mau menghapus suara sah di 90 TPS lainnya. Apa itu bukan pidana penghapusan hak politik pemilih?" tegas Aden.

Dia meminta semua pihak melakukan introspeksi, bukan mencari celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengubah suara. "Kalau terbiasa mencari celah supaya kepentingannya tercapai, bagaimana mau menjadi pemimpin?" tandas pria yang juga menjabat bendahara DPC PAN Surabaya tersebut. (ano/kit/c9/oni)